Subsidi Tenaga Melonjak, otoritas Diminta Hapus Proyek Ini adalah

Market31 Dilihat

IDN Bisnis

Jakarta, CNBC Indonesia – Subsidi energi yang mana harus dikucurkan pemerintah terus membengkak. Dalam penjelasannya, Kementerian Energi kemudian Narasumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan target subsidi energi tahun ini mencapai Mata Uang Rupiah 186,9 triliun. Jika target yang dimaksud terwujud, maka akan terjadi peningkatan subsidi hingga lebih tinggi dari Rupiah 27,3 triliun dibandingkan realisasi subsidi energi tahun 2023 sebesar Mata Uang Rupiah 159,6 triliun.

Angka yang disebutkan juga berpotensi melonjak mengingat tahun 2023 realisasi subsidi energi melebihi target awalnya sebesar Simbol Rupiah 145,3 triliun.

Besaran subsidi energi ini belum termasuk nilai “subsidi terselubung” yang dimaksud harus dibayarkan pemerintah dari acara nilai gas bumi tertentu (HGBT) yang dimaksud sudah ada berjalan sejak April 2020 sampai tahun ini. sebabnya sampai tahun 2022 cuma pemerintah harus mengorbankan pendapatannya senilai Simbol Rupiah 29 triliun akibat memangkas haknya di dalam sektor hulu migas.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk di negeri kita harus menyiapkan paket subsidi energi untuk para masyarakat, subsidi energi ini masih dipertahankan. eksekutif tahun ini menetapkan target subsidi energi sebesar Rp186,9 triliun. Rinciannya, sebesar Rp113,3 triliun subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) kemudian Liquified Petroleum Gas (LPG), juga Rp73,6 triliun untuk subsidi listrik,” tutur Menteri Daya serta Informan Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada waktu konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM Tahun 2023 pada Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Mulai Pekan (15/1).

Pengamat Daya Komaidi Notonegoro menyatakan, pemerintah seharusnya mengevaluasi kembali berbagai kebijakan subsidi dibidang energi. Ia juga menunjuk subsidi yang digunakan diberikan terhadap sektor tertentu dengan menikmati biaya gas terjangkau Mata Uang Dollar 6 per mmbtu. Menurutnya, kegiatan ini sejak awal ditujukan untuk meningkatkan daya saing bagi lapangan usaha tertentu penerima HGBT.

Namun faktanya, lanjut Komaidi, sesuai dengan hasil perhitungan, acara ini bukan berhasil. Karena tarif gas cuma salah satu faktor yang tersebut menjadi penentu daya saing sebuah industri, selain 14 faktor lainnya.

“Jadi kalau belaka satu yang diperhatikan tapi yang lain bukan diperhatikan juga nggak ada dampak. Sudah terbukti kan dari beberapa evaluasi ini kan belum sesuai ekspektasi atau kalkulasi awal,” ujarnya, Rabu (18/1).

Komaidi menilai acara HGBT harus dievaluasi secara menyeluruh. Pasalnya, apabila acara ini gagal kemudian masih berlanjut, maka dampaknya juga akan merembet ke sektor hulu migas lalu rantai industri secara keseluruhan. “Ini yang saya rasa harus jadi pertimbangan government, kira-kira apakah perlu dilanjut atau tidak,”imbuhnya.

Berdasarkan peraturan menteri energi lalu sumber daya mineral (Permen ESDM) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penggunawan serta Harga Gas Bumi Tertentu Dibidang Industri, terdapat 7 sektor bidang yang digunakan menikmati subsidi HGBT. Mereka adalah sektor pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, juga sarung tangan karet.

Sejak diberlakukan sampai tahun 2022, acara subsidi gas ekonomis dengan mematok nilai gas bumi sebesar USD6 per MMBTU ini sudah pernah menghasilkan pemerintah kehilangan penerimaan negara hingga sebesar Rp29,4 triliun. Sementara di periode tersebut, penerimaan negara dari sektor sektor penerima subsidi cuma sekitar Simbol Rupiah 15 triliun.

Dari hasil evaluasi Kementerian Keuangan, penerimaan pajak pada tujuh bidang penerima nilai gas bumi tertentu pada 2020 hingga 2022 memang sebenarnya cenderung meningkat. Namun,peningkatan yang dimaksud tidak cuma dipengaruhi oleh inisiatif HGBT, tetapi juga oleh sebab itu volatilitas nilai tukar komoditas.

Dari aspek peningkatan lapangan kerja, inisiatif HGBT justru gagal. Penyerapan tenaga kerja pada tujuh bidang penerima nilai gas bumi tertentu selama 2020-2022 justru menurun.

Pada tahun 2020, penyerapan tenaga kerja tercatat sebesar 127.000 orang. Pada 2021 kemudian 2022, jumlah keseluruhan tenaga kerja yang mana terserap turun masing-masing menjadi 121.500 orang lalu 109.200 orang.

Artikel Selanjutnya Emiten Keramik (KIAS) Tiba-tiba Gugat Pemerintah, Kenapa?

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *