Tarif transportasi mudik lebaran yang tersebut masih rasional

Bisnis17 Dilihat

IDN Bisnis DKI Jakarta – Semangat boleh 45 ketika ingin mudik ke kampung halaman menyambut Lebaran. Perasaan senang lalu rindu yang digunakan membuncah menyatu ingin bertemu sanak saudara, pasca satu tahun di tempat rantau. Hal yang lazim dari sisi psikologis lalu sosiologis hingga memunculkan tradisi mudik.

Di balik itu, hal yang dimaksud terpenting untuk diperhatikan adalah mengupayakan agar tarif atau biaya transportasi mudik Lebaran tetap memperlihatkan rasional, sehingga para pemudik tidak ada harus menanggung beban mahalnya biaya transportasi untuk menuju ke kampung halaman.

Jika hal itu tak diupayakan, maka hal yang mana akan terjadi, moda transportasi menerapkan tarif yang tersebut “menyundul langit” ketika musim mudik Lebaran, baik untuk darat, laut, maupun udara, karakternya serupa.

Pun untuk pengguna kendaraan pribadi, harus merogoh kocek yang di untuk mengaspal di area jalan tol. Terkait hal ini, ada beberapa sorotan sebab musababnya, baik dari sisi hulu, maupun hilir.

Pertama, dari sisi hulu, persaingan di area sektor bidang transportasi sangatlah ketat, nyaris berlaku "hukum rimba", sehingga di area lapangan, menyebabkan satu persaingan yang mana kerap tiada sehat, dikarenakan terlalu banyaknya pemain (operator).

Hal ini, salah satunya dipicu oleh terlalu mudahnya perizinan, seperti dalam sektor angkutan umum bus antarkota (bus AKAP), bidang angkutan penyeberangan, bahkan dalam sektor penerbangan.

Ketatnya persaingan ini menyebabkan revenue dan juga margin profitnya semakin kecil, sehingga, manakala ada momen mudik Lebaran, pada waktu permintaan sedang tinggi-tingginya, merek rutin aji mumpung untuk menerapkan tarif yang digunakan setinggi langit yang harus ditanggung konsumen sebagai pengguna angkutan umum.

Walaupun, di hal ini, merek berdalih tingginya tarif masih pada koridor regulasi, yakni ketentuan tarif batas berhadapan dengan (TBA). Artinya belum ada pelanggaran tarif batas menghadapi tersebut.

Hanya saja, secara empirik, hal ini berpotensi mereduksi hak konsumen lalu hak-hak publik, sebab semua tarif melambung tinggi, tak ada pilihan bagi konsumen.

Padahal, jikalau struktur pasarnya sehat, maka ada opsi bagi konsumen untuk memilih moda transportasi dengan tarif yang tersebut lebih lanjut kompetitif (terjangkau).

Bahkan, lebih tinggi lagi, tingkat persaingan itu tidak sekadar pada operator yang tersebut sejenis, tetapi sudah ada melampau lintas moda.

Misalnya, untuk di area Pulau Jawa, terjadi persaingan sengit antara sektor udara serta jalan tol, bahkan, sektor udara dengan kereta api eksekutif. Buktinya, ketika ini jumlah agregat penumpang di dalam Bandar Lingkungan Ahmad Yani-Semarang, serta Bandar Atmosfer YIA-Yogya turun signifikan (sekitar 30 persen), akibat diduga banyak penumpang yang migrasi menjadi pengguna jalan tol.

Hal ini hal yang mana logis, pasca tol di area Jawa terintegrasi dengan panjang mencapai 1.745 km. Bahkan, fenomena sejenis juga dialami oleh Bandar Atmosfer di dalam Juanda, Surabaya.

Penurunan penumpang pada sektor udara bisa jadi juga dipicu oleh makin baiknya pelayanan KAI untuk kategori KA eksekutif, khususnya untuk jurusan Yogyakarta, Solo, kemudian Surabaya.

Kedua, khusus untuk sektor udara, sudah ada satu tahun terakhir juga tarifnya sangat tinggi. Sekalipun secara umum masih di koridor regulasi TBA, tetapi ini cenderung kurang lazim, jikalau mengacu pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam hal ini, bisa saja jadi pemicunya dua hal, yaitu jumlah keseluruhan pesawat yang tersebut masih minim atau kurang. Sebab selama pandemi sejumlah maskapai nyaris lempar handuk, lantaran tak mampu membayar sewa pesawat, serta akhirnya dikembalikan ke pihak leasor pada luar negeri.

Nah, ketika perkembangan sektor ekonomi mulai pulih kemudian jumlah keseluruhan penumpang meningkat tajam, tetapi pesawatnya kurang, pemerintah mengklaim Indonesia kekurangan 300-an pesawat, pascapandemi.

Belum lagi, selain jumlah agregat pesawat, tingginya tiket pesawat juga dipicu oleh kenaikan nilai tukar avtur di tempat pasaran. Avtur berkontribusi terhadap 35-40 persen biaya operasional.

Ketiga, faktor monopolistik oleh operator, akibat memang sebenarnya pelakunya tunggal, pada hal ini adalah sektor perkeretaapian.

Dalam musim mudik ini, sejatinya kereta api menjadi favorit, tetapi sayangnya kapasitasnya terbatas, hanya sekali mampu mengangkut 2 jt penumpang saja, sehingga sejumlah calon penumpang kecewa dikarenakan kehabisan tiket KA.

Keluhan konsumen berikutnya adalah mahalnya tiket KA, untuk semua kelas serta kategori, bahkan untuk tiket ekonomi.

Rata-rata kenaikan tiket KA mencapai lebih tinggi dari 50 persen. Bahkan, untuk kategori KA sleeper juga kompartemen, kenaikannya mencapai lebih lanjut dari 100 persen. Manajemen PT KAI menggunakan tarif yang dimaksud cenderung tinggi.

Fenomena ini berpotensi melanggar UU Anti Monopoli kemudian Persaingan Tidak Sehat, dikarenakan adanya fenomena eksesif margin atau nilai keuntungan yang mana berlebihan akibat permintaan tinggi.

Ditjen KA Kemenhub merespons dengan kebijakan mekanisme pasar. Padahal, pada perkeretaapian pemainnya tunggal, hanya saja PT KAI.

Keempat, untuk pengguna kendaraan pribadi, sejatinya menjadi pihak yang tersebut paling diuntungkan, lantaran menangguk subsidi yang digunakan paling tinggi, yakni via subsidi nilai BBM (jenis pertalite).

Sebab sampai sekarang harga jual BBM untuk jenis pertalite masih disubsidi oleh negara. Tidak kurang dari Rp176 triliun untuk subsidi BBM, namun di dalam sisi lain pengguna kendaraan pribadi tersandera oleh tiket atau tarif jalan tol yang digunakan (terasa) mahal.

Bahkan, tarif tol untuk Trans-Jawa, akan sangat jauh lebih besar mahal jika dibandingkan dengan fulus yang dimaksud harus dikeluarkan konsumen untuk konsumsi BBM kendaraannya.

Diskon tarif tol nyaris tak efektif untuk mendistribusikan pemudik agar mudik lebih besar awal. Artinya mayoritas konsumen jalan tol harus membayar tarif jalan tol yang mana mahal.

Kelima, adanya fenomena hilangnya jenis transportasi kelas ekonomi, khususnya untuk bus AKAP, dan juga bahkan kereta ekonomi. Saat ini nyaris semua PO bus menuakan kelas ekonomi juga menerapkan kelas nonekonomi.

Dampaknya, oleh sebab itu berbasis nonekonomi, tarifnya sesuka operator bus. Lagi-lagi aji mumpung. Tarif batas berhadapan dengan juga batas bawah cuma berlaku untuk kelas ekonomi.

Alasan yang diberikan oleh operator bus, konsumen tidak ada suka dengan bus kelas ekonomi, sebab tidak ada ber-AC, sehingga kondisinya panas.

Sementara itu parameter nonekonomi makin tidak ada jelas, operator menerapkan kelas eksekutif, super eksekutif, eksekutif sleeper, lalu lain-lain yang itu semua belum ada standar regulasinya.

Akhirnya tarif bus nonekonomi juga tinggi. Tiket sektor ekonomi KA jarak jarak jauh juga sangat terbatas jumlahnya.

PT KAI juga berbagai mengoperasikan KA jenis nonekonomi, dengan keuntungan yang digunakan tambahan tinggi.

Itulah konfigurasi persoalan yang tersebut ada. Warga sebagai pemudik seperti tak punya pilihan yang dimaksud leluasa dan juga harus merogoh kocek yang mana dalam.

Biaya mudik

Biaya mudik yang digunakan paling tinggi adalah untuk sektor transportasi, sekalipun menggunakan angkutan umum, seperti kereta api. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengatasinya.

Beberapa hal untuk mengupayakan tarif transportasi mudik masih rasional. Pertama, dari sisi hulu, perlu diciptakan persaingan lalu iklim usaha yang dimaksud lebih besar sehat, sehingga operator mendapatkan revenue dan juga keuntungan yang cukup kemudian bukan menjadikan momen mudik Lebaran untuk “memeras” kantong konsumen.

Kedua, harus melakukan pengawasan yang mana ketat terkait penerapan tarif batas atas. Jangan sampai dengan kedok tarif batas atas, tetapi diam-diam ada pelanggaran terselubung. Harus ada sanksi tegas kemudian menjerakan apabila terjadi pelanggaran, di hal ini.

Ketiga, wajib ada formulasi tarif batas berhadapan dengan (TBA) yang tersebut lebih tinggi adil untuk sektor transportasi yang tersebut masih monopolistik, seperti di tempat sektor perkeretaapian (PT KAI).

Selain itu, mendesak untuk audit tarif yang dimaksud diterapkan PT KAI yang mana berpotensi melanggar UU Anti Monopoli, sebab formulasi tarifnya cenderung eksesif margin.

Suasana mudik yang dimaksud nyaman bukanlah belaka primanya pelayanan di tempat moda transportasinya, tetapi juga adanya kenyamanan oleh adanya tarif transportasi yang dimaksud wajar. Wajar bagi operator dan juga wajar bagi konsumen.

Aspek ability to pay kemudian aspek willingness to pay juga harus menjadi basis utama. Pekerjaan dan juga tanggung jawab pemerintah didukung seluruh elemen publik untuk mewujudkan hal ini.

*) Tulus Abadi adalah pengamat proteksi konsumen dan juga kebijakan publik, Ketua Pengurus Harian YLKI, 2015-2025

 

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *