Viral Film Dirty Vote, Pakar Hukum Bivitri Susanti: Jangan Curangi Pemilu, Kembalikan Fungsi Bansos

Berita Olahraga46 Dilihat

IDN Bisnis JakartaFilm Dirty Vote menyoroti dugaan kecurangan Presiden Jokowi di pemilihan raya 2024 melalui politisasi bantuan sosial atau Bansos. Dalam film dokumenter tersebut, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, memaparkan data penyaluran Bansos selama pemerintahan Jokowi. Ia menyebut, anggaran Bansos meroket mendekati Pemilu.

“Baru Januari, kita sudah ada menghabiskan Mata Uang Rupiah 78,06 triliun,” kata Bivitri pada film Dirty Vote yang dirilis hari ini, Ahad, 11 Februari 2024.

Adapun jenis bantuan yang mana diberikan melalui anggaran tersebut, yakni Proyek Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Rencana Indonesia Pandai (PIP), lalu bantuan secara langsung tunai (BLT) El Nino.

Sebelumnya, pada 2023, Jokowi juga menggelontorkan Banos beras periode Maret-Mei senilai Mata Uang Rupiah 7,9 triliun dan juga periode September-November Simbol Rupiah 8 triliun. Bansos beras berlanjut ke Desember dengan alokasi dana sebesar Mata Uang Rupiah 2,7 triliun. 

Sepanjang tahun kemarin, lanjut Bivitri, Presiden Jokowi juga menggelontorkan Simbol Rupiah 81,2 triliun untuk PKH serta inisiatif kartu sembako. Kemudian, untuk PIP, KIP, bantun iuran pekerja juga Bansos lain senilai Rupiah 82,3 triliun. Sedangkan bantan PKH juga BPNT mencapai Rupiah 114,3 triliun.

Tak cuma itu, Bivitri mengungkapkan untuk tahun ini, Presiden Jokowi sudah pernah mencanangkan Bansos sembako terhadap 18,8 jt kepala keluarga atau KK. Kemudian beras 10 kilogram untuk 22 jt keluarga juga BLT untuk 18 jt keluarga. Jika ditotal dengan acara Bansos lainnya, Presiden Jokowi mengalokasikan Simbol Rupiah 508 triliun atau naik dari rencana sebelumnya senilai Simbol Rupiah 496,8 triliun.

“Di di sini kita bisa jadi mengawasi bagaimana kemudian Bansos digunakan berlebihan serta melebihi apa yang dijalankan ketika pandem Covid-19,” kata Bivitri.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana proteksi sosial atau Perlinsos senilai Mata Uang Rupiah 498 triliun ketika pandemi wabah Covid-19 pada 2020. Kemudian, pada 2021 mengalokasikan Rupiah 468,2 triliun kemudian pada 2022 senilai Simbol Rupiah 460,2 triliun.

Selain anggaran, yang mana menjadi sorotan adalah penyaluran Bansos oleh Presiden. Padahal, Bivitri berujar, Bansos merupakan prasarana negara yang tersebut harus disalurkan sesuai struktur kenegaraan.

“Siapa yang berhak atau berwenang? Kementerian Sosial jawabannya,” kata Bivitri. Namun yang terjadi, data kemiskinan Kementerian Sosial justru tidaklah digunakan.

“Barangkali akibat kebetulan Menteri Sosial pada waktu ini dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tersebut sudah ada berseberangan dengan penerus Jokowi,” ujarr Bivitri.

Dalam pemilihan presiden tahun ini, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka progresif sebagai calon delegasi presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pasangan ini berhadapan dengan dua pasangan lainnya yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Majunya Gibran juga menjadi sorotan umum sebab beliau progresif setelahnya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang tersebut sekaligus paman Gibran mengabulkan gugatan terkait aturan persyaratan usia calon duta presiden 40 tahun. Putusan itu menyebabkan Gibran yang dimaksud semestinya belum memenuhi aturan menjadi dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden. Belakangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat. Namun pendaftaran Gibran terus berjalan. Pasangan Prabowo-Gibran didukung Jokowi dan juga beberapa menterinya. Belakangan, pemerintahan Presiden Joko Widodo diduga melakukan politisasi Bansos untuk membantu pasangan Prabowo-Gibran.

Lebih lanjut, Bivitri menegaskan bahwa kritik ini tidak berarti Bansos diberhentikan berhadapan dengan nama Pemilu. Namun, ia berujar, Bansos harus dikembalikan ke tujuan awal bahwa Bansos. Ia menyatakan Bansos sebagai cara cepat melaksanakan amanah sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mengimplementasikan pasal 34 UUD 1945, bahwa fakir miskin kemudian anak-anak terlantar dipelihara negara.

“Memang idealnya cara mensejahterakan rakyat itu dengan pendidikan, lapangan kerja, kemudian hal lain yang sifatnya struktural,” tutur Bivitri.”Tapi Bansos dilaksanakan untuk mengatasi di waktu cepat.”

Film Dirty Vote merupakan film dokumenter yang tersebut disutradarai oleh Dandy Laksono ini mengungkap perihal dugaan kecurangan pemilihan raya 2024. Presiden Jokowi diduga mengerahkan lembaga negara untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran.

Rentetan dugaan kecurangan yang dimaksud dipaparkan tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, serta Feri Amsari. Film Dirty Vote tayang pada pukul 11.39, mundur dari jadwal semula pukul 11.00.

Pilihan Editor: Dirty Vote Ungkap Dugaan Kecurangan Jokowi, Salurkan Bansos Mendadak, Kerahkan Polisi Hingga Tekan Kepala Desa

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *